Seputarian – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menginstruksikan para kepala daerah untuk memastikan harga jual gabah di tingkat petani tidak berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.
Saat menghadiri panen raya di Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, ia menegaskan bahwa bupati dan wali kota harus mengawasi harga tersebut agar petani mendapatkan harga yang layak. Ia menyampaikan bahwa selama periode Maret hingga April, sejumlah wilayah, termasuk Ngawi yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional, memasuki masa panen.
Zulkifli menekankan bahwa harga beli gabah kering panen (GKP) minimal harus tetap Rp6.500 per kilogram sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut harus terus disosialisasikan agar berjalan dengan baik.
Ia juga menjelaskan bahwa dengan harga gabah yang sesuai HPP, kesejahteraan petani dapat terjaga. Hal ini akan mendorong mereka untuk terus menanam padi sehingga ketahanan pangan nasional dapat terwujud. Untuk mendukung swasembada pangan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun pada 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai program strategis, termasuk penyerapan gabah dan beras petani dengan harga sesuai HPP.
Melalui Bulog, pemerintah berkomitmen untuk membeli gabah petani dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram. Zulkifli menegaskan bahwa tidak boleh ada pabrik padi yang membeli gabah di bawah harga tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, maka pihak berwenang seperti Polres akan mengambil tindakan tegas.
Swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran. Berbagai langkah strategis telah dirancang untuk mencapai target tersebut, seperti optimalisasi teknologi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, dan inovasi sektor pangan lainnya.
Sementara itu, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Ngawi, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, mendapat target luas tanam padi sebesar 144.896 hektare pada 2024. Target tersebut telah tercapai sepenuhnya dengan hasil produksi mencapai 771 ribu ton gabah kering giling.
Untuk tahun 2025, Kabupaten Ngawi mendapatkan target baru dari pemerintah pusat, yaitu memperluas area tanam hingga 180 ribu hektare.
Panen raya yang dihadiri Menko Pangan turut dimeriahkan dengan tradisi Methil Padi sebagai simbol dimulainya masa panen. Selain itu, Bulog melakukan pembelian gabah petani secara langsung di lokasi sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat, seperti Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, serta perwakilan dari Bulog, Pupuk Indonesia, dan jajaran pejabat daerah lainnya.
