Seputarian – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menyiapkan rapat serta pengarahan khusus yang diperuntukkan bagi para pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK). Acara ini dijadwalkan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore.
Informasi mengenai kegiatan ini dikonfirmasi oleh Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden (Setpres), Yusuf Permana, dalam sebuah pesan singkat yang diterima oleh media. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan memimpin rapat dan memberikan pengarahan kepada berbagai pejabat, termasuk menteri, kepala badan, wakil menteri, serta pimpinan LPNK.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada perincian lebih lanjut terkait topik yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, diketahui bahwa sehari sebelumnya, Senin (3/3), Presiden telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan beberapa menteri guna membahas berbagai isu strategis yang tengah dihadapi Indonesia.
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden mengundang beberapa pejabat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi. Pembahasan utama dalam pertemuan itu berkisar pada kesiapan pangan nasional serta upaya stabilisasi harga komoditas menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2025.
Selain membahas stabilitas pangan, agenda lain yang turut menjadi sorotan adalah rencana pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Inisiatif ini dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi di tingkat desa yang bertujuan untuk menyerap hasil pertanian lokal sekaligus memperpendek rantai distribusi ke konsumen. Dengan demikian, para petani diharapkan dapat memperoleh keuntungan lebih besar tanpa harus melalui perantara yang terlalu banyak.
Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, telah menetapkan target ambisius dalam pembangunan koperasi tersebut. Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa koperasi Desa Merah Putih direncanakan akan dibangun di 70.000 desa di seluruh Indonesia.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan berkeadilan bagi masyarakat.
About the Author
